Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegur tiga gubernur yang hingga saat ini belum juga mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Papua Barat Abraham Oktavianus Atururi dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah.
"Menurut PP Nomor 58, APBD itu kan November harus dilakukan pengesahannya, selambat-lambatnya Desember," kata Gamawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis 3 Januari 2013.
Dia khawatir keterlambatan pengesahan itu berakibat penyerapan anggaran di akhir tahun rendah. "Karena akibatnya hanya yang wajib yang boleh dibayar, gaji pegawai, sementara yang lain belum bisa dipakai anggarannya, kita khawatirkan penyerapan anggaran di akhir tahun jadi rendah," katanya.
Gamawan mengatakan, bukan hanya kepala daerah yang mendapatkan teguran, melainkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang juga berperan dalam pengesahan APBD.
"DPRD juga sudah saya ingatkan. Ini sifatnya berkenaan dengan pembinaan ketiga daerah tersebut," ungkapnya.
Laporan yang diterima Gamawan, ketiga daerah tersebut rencananya baru akan mengesahkan APBD 2013 pada Februari mendatang. Menurutnya, waktu tersebut terlalu lama dan sebaiknya dipercepat.
"Kalau Februari kan bisa terlambat nanti. Setelah itu dibentuk panitia, tim segala macam kan, baru bulan April nanti, tender kapan? Bisa lambat lagi, resikonya kan pencairan dana bisa terlambat nanti," ujar Gamawan. (umi)
vivanews
